Selasa, 15 November 2011


konomi ASEAN Paling Sehat di DuniaPDFPrint
Wednesday, 16 November 2011
NUSA DUA – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan kawasan dengan kondisi perekonomian paling sehat di dunia. Dari waktu ke waktu, kawasan ini semakin menarik bagi investor global.


Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, dalam forum Senior Economic Ministers Meeting (SEOM), yang merupakan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-19 ASEAN, mengatakan, bila dilihat dari aspek investasi maupun daya saing, ASEAN merupakan salah satu yang terbaik di dunia,terutama saat krisis ekonomi global terjadi saat ini.

“Dilihat dari segi ekspor, investasi, dan daya tahan ekonomi makro, ASEAN merupakan regional paling sehat di dunia saat ini.ASEAN sangat menarik bagi siapa pun,”ungkap Bayu di Bali International Convention Center (BICC) kemarin. Negara-negara berkembang (emerging countries) di kawasan Asia Tenggara menunjukkan stabilitas ekonomi saat krisis ekonomi melanda Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Pertumbuhan ekonomi yang stabil serta pasar yang terus berkembang menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi tujuan strategis para investor. Bayu menjelaskan, dengan kawasan ASEAN yang lebih terintegrasi,kelompok regional ini semakin memiliki keseimbangan perdagangan antara satu dan lainnya, serta investasi yang semakin besar.

Hal ini menjadikan negara anggota lebih terbuka, sehingga semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan bersamasama di ASEAN. Bayu menjelaskan, Indonesia selaku tuan rumah perhelatan besar ini melihat ASEAN memiliki momentum penting dan sangat baik. Di saat yang sama pula,Indonesia memiliki keinginan mendiversifikasi pasar produk dan jasa maupun sumber investasinya di dunia.

“Saya pikir kita tidak bisa memisahkan satu dan yang lainnya, dan itu bukan tujuan dari KTT ASEAN. Ini adalah momentum yang sangat baik bagi semua negara anggota termasuk Indonesia. Terbukti ketika di APEC, banyak negara-negara lain yang ingin bergabung dengan ASEAN,”ungkapnya.

Bayu berpendapat, implementasi pilar-pilar ASEAN lebih banyak terfokus pada pilar pertama dan kedua dibandingkan pilar ketiga. Pilar pertama menjadikan ASEAN sebagai basis pasar tunggal dan produksi regional, sedangkan pilar kedua menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi.Adapun pilar ketiga menjadikan ASEAN memiliki keseimbangan ekonomi internal dan eksternal.

Berbagai Kesepakatan 

Di bagian lain,para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN kemarin mencapai kesepakatan dalam beberapa deklarasi dan traktat. Beberapa hal yang disepakati antara lain tentang pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation),

Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation), dan implementasi Deklarasi Tata Perilaku Pihak-Pihak dalam Laut China Selatan (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea/DOC). Selain itu, para menteri luar negeri ASEAN juga telah menyepakati Pengembangan Komunitas ASEAN dan Implementasi Piagam ASEAN.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan koordinasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Marty Natalegawa.Pertemuan itu sebenarnya merupakan hasil-hasil Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Ke-44 di Bali pada 19 Juli lalu dan Pertemuan Informal Menteri Luar Negeri di New York pada 24 September 2011.

“ASEAN kini berbeda dengan ASEAN yang lalu. Sekarang kita berbuat konkret, berhadapan dengan masalah, dan menyelesaikannya secara langsung.Pada kasus perbatasan Thailand– Kamboja dan perubahan dramatik di Myanmar misalnya,kita berbicara secara langsung untuk mencari jalan keluar yang memadai,” ungkapnya.

Selanjutnya kesepakatan yang paling penting adalah rencana pemberlakuan Visa Bersama ASEAN (ASEAN Common Visa) untuk warga negara non- ASEAN. Namun, ada dua negara ASEAN, yakni Myanmar dan Laos,yang masih memberlakukan visa bagi warga ASEAN dan non-ASEAN.

“Konsep visa bersama ASEAN yang merupakan inisiatif Indonesia akan seperti visa schengen di Eropa,”katanya. Para menlu juga akan saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu kawasan dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Mereka juga membahas rencana keketuaan Myanmar di ASEAN pada 2014, Komisi HAM ASEAN (AICHR), dan prakarsa kerja sama kawasan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir.

Selanjutnya, para menlu juga membahas permohonan keanggotaan Timor Leste pada ASEAN dan menyepakati untuk membahas hal ini lebih lanjut pada Pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN. Sementara itu, Indonesia memastikan bakal mendukung Myanmar menjadi ketua ASEAN pada 2014. Dukungan itu dinyatakan setelah Myanmar menyampaikan permohonan untuk menjadi ketua ASEAN.

“Saya harus katakan bahwa sentimennya positif, kita semua tanpa terkecuali mengakui perkembangan positif yang telah terjadi di Myanmar dalam beberapa bulan terakhir,”kata Marty. ASEAN berharap Myanmar menjaga momentum ini.Myanmar dinilai telah sungguhsungguh menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung permohonannya menjadi ketua ASEAN.

Marty menyebut keputusan keketuaan Myanmar akan dibuat di tingkat pemimpin ASEAN, bukan menlu.“Isu itu juga kan dibahas secara lebih resmi oleh Dewan Koordinasi ASEAN yang akan bertemu besok (hari ini),”katanya. ● rini harumi w/ andika hendra m
 

ASEAN bagi MasyarakatPDFPrint
Wednesday, 16 November 2011
Sudah 44 tahun ASEAN berdiri dan Indonesia termasuk yang vokal memperjuangkan keberadaan serta citra ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara yang disegani dalam kancah politik global.


Selama kurun waktu tersebut telah ada ribuan rapat anggota dalam berbagai tingkat diplomasi dan puluhan deklarasi bersama. Pusat kegiatan ASEAN ada di negeri ini, dari Sekretariat ASEAN hingga Yayasan ASEAN. Ironisnya, keberadaan ASEAN selaku lembaga masih kerap luput dari perhatian masyarakat. Kegiatan peningkatan kesadaranterhadap ASEAN tergolong lemah.

Padahal ASEAN bagian dari napas bangsa ini.Sejumlah besar proyek investasi, turisme, perdagangan, penyediaan lapangan kerja, dan kegiatan sosial kemasyarakatan hadir karena posisi Indonesia di ASEAN. Dalam kondisi perekonomian global yang mencemaskan akhir-akhir ini, prospek perekonomian Indonesia ditopang kinerja kawasan yang relatif baik. China, India, Uni Eropa, Rusia, Korea Selatan, Australia,Jepang,bahkan Brasil masuk dengan proyek-proyek penyegaran ekonomi di kawasan lewat pintu ASEAN.

Untuk itu saya mencoba menyoroti setidaknya dua hal yang sangat perlu dikenal oleh publik dan cara yang perlu dilakukan petinggi ASEAN untuk memasyarakatkan perkembangan itu.Pertama, Indonesia termasuk yang mendukung visi terbentuknya kesatuan bangsa- bangsa di Asia Tenggara untuk menghadapi tantangan global yang membesar.

Kesadaran ini telah mendorong diterimanya empat negara berkembang sebagai anggota, yakni Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.Dengan lebih dari 600 juta penduduk, ASEAN diharapkan punya daya tawar lebih tinggi. Selain itu sejak 1997 telah dibicarakan visi terbentuknya komunitas ASEAN dengan tiga pilar kerja sama: politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Deklarasi kerja sama komunitas ASEAN ini ditandatangani di Bali pada 2003 dan dikenal sebagai Bali Concord II.

Kesepakatan Bali Concord II ini yang menjadi dasar bagi terbentuknya sejumlah rencana aksi, blueprint kebijakan dan perluasan kelembagaan dalam ASEAN. Cita-citanya adalah integrasi ekonomi di kawasan ASEAN yang mengutamakan keterbukaan pasar barang dan investasi antaranggota, transparansi dan standardisasi aturan kegiatan ekonomi, memfasilitasi pergerakan tenaga kerja antaranggota, memperkuat keterlibatan sektor swasta,dan membangun pusat industri terpadu di kawasan ASEAN.

Harapannya adalah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Hal-hal ini akan resmi diberlakukan di kawasan ini dan tentunya di Indonesia. Visi ini menarik karena di satu sisi telah membuka peluang sangat besar bagi Indonesia untuk segera berbenah diri dengan berkaca pada praktik negara-negara tetangga.

Sejumlah diplomat di Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, tekanan macam ini diharapkan lebih efektif mendorong pemerintah, birokrasi, dan masyarakat untuk bergegas. Di sisi lain, sudut pandang ini didasarkan atas asumsi kuat, tekanan dan peluang eksternal akan mendorong perubahan.

Kenyataannya, perubahan perilaku dan kebijakan juga bersandar pada kepentingan politik domestik dan ruang gerak individu.Ini luput dari perhatian. Ketika peluang terbuka lebar, prinsip “siapa siap dia dapat” akan mengemuka. Produk yang lebih murah dan digemari pasar otomatis akan naik daun, sementara yang dianggap tidak menarik akan kehilangan pasar.

Tenaga kerja terdidik yang bisa membaca peluang dan beruntung akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik di luar negeri, sementara yang bertahan dengan ritme kerja seperti biasa akan perlahan tersingkirkan, kecuali mereka bekerja sebagai pegawai negeri.

Kedua, ASEAN menyadari problem kesenjangan ekonomi yang dalam antarnegara anggota, sehingga dikembangkanlahinisiatif seperti konektivitas ASEAN, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta Initiative for ASEAN Integration (IAI) yang mengembangkan dialog dan pengembangan kapasitas pejabat pemerintahan untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan sosial.

Langkah ini patut dihargai walau perlu juga dicermati. Pasalnya,di satu sisi kesenjangan yang terjadi antarnegara ASEAN ini dengan cepat telah menciptakan peluang bagi masuknya kekuatan negaranegara non-ASEAN dengan modal dan pesonanya. China, misalnya, dengan sigap menangkap kebutuhan ASEAN untuk membangun koridorkoridor ekonomi di sejumlah titik strategis di ASEAN,mulai dari pelabuhan laut di Vietnam, hingga jalan tol di Kamboja, Thailand dan Indonesia.

India masuk dengan proyek pengembangan bisnis informasi dan komunikasi khususnya di Singapura dan Malaysia. Rusia membawa modal untuk membangun jalur kereta api. Kegiatan-kegiatan ini diwadahi dengan skema ASEAN Plus dan East Asia Summit. Di sisi lain, masuknya kekuatan ekonomi negara-negara non-ASEAN ini membuyarkan sentralitas ASEAN sebagai nadi kehidupan negara anggota.

Mengapa hal ini terjadi? Karena mekanisme penipis kesenjangan sosial ekonomi antaranggota itu sendiri belum cukup berkembang ketika modal-modal asing ini masuk. Akibatnya pragmatisme masing-masing anggota mengemuka, apalagi karena kesenjangan antaranggota berarti pula ada problem kemiskinan di dalam negeri dan problem kurang memadainya lapangan pekerjaan atau upah.

Skema yang selama ini dikembangkan baru sebatas pengaturan pengakuan bersama (mutual recognition arrangement) atas 12 sektor yang dianggap potensial dalam meningkatkan daya saing produk dan jasa dari kawasan ini. Misalnya saja pengaturan standar kompetensi dan pelayanan untuk pekerja di sektor turisme, keperawatan, akuntansi, serta standar mutu produk telekomunikasi dan manufaktur.

Di sini, sudut pandang yang mengemuka baru sebatas peningkatan daya saing terhadap kekuatan ekonomi eksternal. Artinya, masyarakat di sini masih dipandang semata sebagai objek dan bukannya subjek dari komunitas ASEAN. Tujuan komunitas ASEAN itu sendiri terlalu kental demi pasar dan belum demi masyarakat yang menunjang kehidupan pasar itu sendiri.

Jadi mekanisme yang perlu dikembangkan sesungguhnya adalah harmonisasi perlindungan ketenagakerjaan dalam kawasan. Misalnya standar rekrutmen, upah dasar dan asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja migran. Hal ini mendesak karena dalam realitanya, ASEAN telah menjadi negara tujuan mencari pekerjaan. Tidak hanya bagi sesama warga ASEAN,melainkan juga bagi mitra ASEAN Plus dan EAS.

Cara yang layak dipikirkan adalah penguatan lembagalembaga pendidikan dan pelatihan di dalam negara ASEAN agar para lulusan punya standar kompetensi sesuai aturan yang disepakati petinggi ASEAN dan para petinggi ASEAN pun punya mekanisme dialog dengan para pengelola dunia pendidikan.

Selain itu, para menteri tenaga kerja perlu dilibatkan secara lebih konkret dalam dialog ASEAN seputar perlindungan pekerja dan sektor swasta,agar tenaga kerja dan pengusaha pun dapat merasakan dampak positif kegiatan perluasan pasar di kawasan ini.

Agenda macam ini sebenarnya ada dalam pilar sosial budaya ASEAN, tapi agenda ini pula yang relatif terbelakang pembahasannya hingga waktu makin mendekat ke 2015. Proyek integrasi ASEAN harus menempatkan masyarakat selaku subjek yang berdaya. Semoga agenda ini mengemuka dalam temu ASEAN pekan ini di Bali.● DINNA WISNU PHD Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina