ASEAN bagi Masyarakat

Wednesday, 16 November 2011

Sudah 44 tahun ASEAN berdiri dan Indonesia termasuk yang vokal memperjuangkan keberadaan serta citra ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara yang disegani dalam kancah politik global. Selama kurun waktu tersebut telah ada ribuan rapat anggota dalam berbagai tingkat diplomasi dan puluhan deklarasi bersama. Pusat kegiatan ASEAN ada di negeri ini, dari Sekretariat ASEAN hingga Yayasan ASEAN. Ironisnya, keberadaan ASEAN selaku lembaga masih kerap luput dari perhatian masyarakat. Kegiatan peningkatan kesadaranterhadap ASEAN tergolong lemah. Padahal ASEAN bagian dari napas bangsa ini.Sejumlah besar proyek investasi, turisme, perdagangan, penyediaan lapangan kerja, dan kegiatan sosial kemasyarakatan hadir karena posisi Indonesia di ASEAN. Dalam kondisi perekonomian global yang mencemaskan akhir-akhir ini, prospek perekonomian Indonesia ditopang kinerja kawasan yang relatif baik. China, India, Uni Eropa, Rusia, Korea Selatan, Australia,Jepang,bahkan Brasil masuk dengan proyek-proyek penyegaran ekonomi di kawasan lewat pintu ASEAN. Untuk itu saya mencoba menyoroti setidaknya dua hal yang sangat perlu dikenal oleh publik dan cara yang perlu dilakukan petinggi ASEAN untuk memasyarakatkan perkembangan itu.Pertama, Indonesia termasuk yang mendukung visi terbentuknya kesatuan bangsa- bangsa di Asia Tenggara untuk menghadapi tantangan global yang membesar. Kesadaran ini telah mendorong diterimanya empat negara berkembang sebagai anggota, yakni Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.Dengan lebih dari 600 juta penduduk, ASEAN diharapkan punya daya tawar lebih tinggi. Selain itu sejak 1997 telah dibicarakan visi terbentuknya komunitas ASEAN dengan tiga pilar kerja sama: politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Deklarasi kerja sama komunitas ASEAN ini ditandatangani di Bali pada 2003 dan dikenal sebagai Bali Concord II. Kesepakatan Bali Concord II ini yang menjadi dasar bagi terbentuknya sejumlah rencana aksi, blueprint kebijakan dan perluasan kelembagaan dalam ASEAN. Cita-citanya adalah integrasi ekonomi di kawasan ASEAN yang mengutamakan keterbukaan pasar barang dan investasi antaranggota, transparansi dan standardisasi aturan kegiatan ekonomi, memfasilitasi pergerakan tenaga kerja antaranggota, memperkuat keterlibatan sektor swasta,dan membangun pusat industri terpadu di kawasan ASEAN. Harapannya adalah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Hal-hal ini akan resmi diberlakukan di kawasan ini dan tentunya di Indonesia. Visi ini menarik karena di satu sisi telah membuka peluang sangat besar bagi Indonesia untuk segera berbenah diri dengan berkaca pada praktik negara-negara tetangga. Sejumlah diplomat di Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, tekanan macam ini diharapkan lebih efektif mendorong pemerintah, birokrasi, dan masyarakat untuk bergegas. Di sisi lain, sudut pandang ini didasarkan atas asumsi kuat, tekanan dan peluang eksternal akan mendorong perubahan. Kenyataannya, perubahan perilaku dan kebijakan juga bersandar pada kepentingan politik domestik dan ruang gerak individu.Ini luput dari perhatian. Ketika peluang terbuka lebar, prinsip “siapa siap dia dapat” akan mengemuka. Produk yang lebih murah dan digemari pasar otomatis akan naik daun, sementara yang dianggap tidak menarik akan kehilangan pasar. Tenaga kerja terdidik yang bisa membaca peluang dan beruntung akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik di luar negeri, sementara yang bertahan dengan ritme kerja seperti biasa akan perlahan tersingkirkan, kecuali mereka bekerja sebagai pegawai negeri. Kedua, ASEAN menyadari problem kesenjangan ekonomi yang dalam antarnegara anggota, sehingga dikembangkanlahinisiatif seperti konektivitas ASEAN, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta Initiative for ASEAN Integration (IAI) yang mengembangkan dialog dan pengembangan kapasitas pejabat pemerintahan untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan sosial. Langkah ini patut dihargai walau perlu juga dicermati. Pasalnya,di satu sisi kesenjangan yang terjadi antarnegara ASEAN ini dengan cepat telah menciptakan peluang bagi masuknya kekuatan negaranegara non-ASEAN dengan modal dan pesonanya. China, misalnya, dengan sigap menangkap kebutuhan ASEAN untuk membangun koridorkoridor ekonomi di sejumlah titik strategis di ASEAN,mulai dari pelabuhan laut di Vietnam, hingga jalan tol di Kamboja, Thailand dan Indonesia. India masuk dengan proyek pengembangan bisnis informasi dan komunikasi khususnya di Singapura dan Malaysia. Rusia membawa modal untuk membangun jalur kereta api. Kegiatan-kegiatan ini diwadahi dengan skema ASEAN Plus dan East Asia Summit. Di sisi lain, masuknya kekuatan ekonomi negara-negara non-ASEAN ini membuyarkan sentralitas ASEAN sebagai nadi kehidupan negara anggota. Mengapa hal ini terjadi? Karena mekanisme penipis kesenjangan sosial ekonomi antaranggota itu sendiri belum cukup berkembang ketika modal-modal asing ini masuk. Akibatnya pragmatisme masing-masing anggota mengemuka, apalagi karena kesenjangan antaranggota berarti pula ada problem kemiskinan di dalam negeri dan problem kurang memadainya lapangan pekerjaan atau upah. Skema yang selama ini dikembangkan baru sebatas pengaturan pengakuan bersama (mutual recognition arrangement) atas 12 sektor yang dianggap potensial dalam meningkatkan daya saing produk dan jasa dari kawasan ini. Misalnya saja pengaturan standar kompetensi dan pelayanan untuk pekerja di sektor turisme, keperawatan, akuntansi, serta standar mutu produk telekomunikasi dan manufaktur. Di sini, sudut pandang yang mengemuka baru sebatas peningkatan daya saing terhadap kekuatan ekonomi eksternal. Artinya, masyarakat di sini masih dipandang semata sebagai objek dan bukannya subjek dari komunitas ASEAN. Tujuan komunitas ASEAN itu sendiri terlalu kental demi pasar dan belum demi masyarakat yang menunjang kehidupan pasar itu sendiri. Jadi mekanisme yang perlu dikembangkan sesungguhnya adalah harmonisasi perlindungan ketenagakerjaan dalam kawasan. Misalnya standar rekrutmen, upah dasar dan asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja migran. Hal ini mendesak karena dalam realitanya, ASEAN telah menjadi negara tujuan mencari pekerjaan. Tidak hanya bagi sesama warga ASEAN,melainkan juga bagi mitra ASEAN Plus dan EAS. Cara yang layak dipikirkan adalah penguatan lembagalembaga pendidikan dan pelatihan di dalam negara ASEAN agar para lulusan punya standar kompetensi sesuai aturan yang disepakati petinggi ASEAN dan para petinggi ASEAN pun punya mekanisme dialog dengan para pengelola dunia pendidikan. Selain itu, para menteri tenaga kerja perlu dilibatkan secara lebih konkret dalam dialog ASEAN seputar perlindungan pekerja dan sektor swasta,agar tenaga kerja dan pengusaha pun dapat merasakan dampak positif kegiatan perluasan pasar di kawasan ini. Agenda macam ini sebenarnya ada dalam pilar sosial budaya ASEAN, tapi agenda ini pula yang relatif terbelakang pembahasannya hingga waktu makin mendekat ke 2015. Proyek integrasi ASEAN harus menempatkan masyarakat selaku subjek yang berdaya. Semoga agenda ini mengemuka dalam temu ASEAN pekan ini di Bali.● DINNA WISNU PHD Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina